Penulis: Ahmad Effendi
Cirebon, tiradar.id- Menjelang tahun Pemilihan umum (Pemilu) 2024, Bupati Cirebon H.Imron Rosyadi meminta Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Cirebon harus bersikap tegas apabila menemukan politik praktis didalam masjid.
“Masjid dilarang dijadikan sarana kampanye atau politik praktis untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu,”tutur Bupati Imron, kepada wartawan usai agenda pelantikan Pengurus DMI Kabupaten Cirebon untuk masa khidmat 2023-2028,di Pendopo. Selasa (28/2/2023)
Imron berharap, DMI Kabupaten Cirebon bisa menjadi perekat masyarakat, jangan sampai masjid dijadikan alat oleh orang untuk kepentingan-kepentingannya yang merusak tatanan.
“Apalagi sekarang tahun-tahun politik. Bahwa masjid itu harus menjadi perekat bangsa,”kata Imron.
Oleh karenanya. tambah Imron, pengurus masjid harus memiliki ilmu yang mumpuni dan wawasan yang luas. Sebab, jika pengurus masjid ilmunya tidak mumpuni, justru nanti pengurus masjid dimanfaatkan oleh orang dengan dalih-dalihnya.
Tetapi, menurut Imron, jika para pengurus memiliki ilmu serta wawasannya mumpuni, pasti orang yang akan membawa-bawa politik identitas, maka terhadap mereka, justru para pengurus atau DMI bisa memberikan nasehat-nasehat dengan ilmu yang mereka miliki.
“Jadi, DMI ini harus tegas kepengurusannya, apabila ternyata ada orang akan menjadikan masjid ini sebagai alat politik. Langsung stop, langsung usir, dan langsung bubarkan,” katanya.
Menurut Imron, jika ditemukan politik praktis DMI harus koordinasi dengan aparat. Namun, jika yang ditemukan bukan politik praktis, misalnya mengajak untuk membahas soal stunting dalam mencegahnya, maka hal itu diperbolehkan.
“Jangan politik praktis yang akan menguntungkan segelintir orang atau golongan. Nanti akan mencederai golongan lain,” katanya.
Sementara itu, Ketua DMI Kabupaten Cirebon, KH.Muhammad Bin Ja’far menegaskan, pihaknya siap melakukan tindakan jika ditemukan masjid sebagai sarana kampanye atau kegiatan politik praktis.
“Kita siap menindak kalau ada hal yang mengunakan masjid sebagai tempat politik. Mudah-mudahan di Kabupaten Cirebon tidak terjadi hal seperti itu,” katanya.
Menurut Kiai Muhammad, saat ini DMI Kabupaten Cirebon ingin menguatkan perangkat terlebih dahulu di internal organisasinya itu.
“Kita cek kesiapan semua perangkat di kecamatan dulu. Kita cek baru setelah itu kita identifikasikan wilayah-wilayah Cirebon. Karena DMI tidak bisa berdiri sendiri-sendiri,”tutupnya.(***)
