Jakarta, tiradar.id – Manajer Kebijakan Publik WhatsApp Indonesia, Ester Samboh, menjelaskan upaya yang dilakukan oleh WhatsApp untuk mencegah penyebaran misinformasi menjelang pemilihan umum.
Dalam acara pelatihan bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dengan Meta, Ester mengungkapkan bahwa WhatsApp mengandalkan fitur batasi teruskan pesan (forward limit) dengan tanda panah dan blokir akun sebagai langkah utama dalam pencegahan.
Ester menekankan bahwa fitur batasi teruskan pesan, yang menandai pesan yang telah diteruskan dengan tanda panah, memberikan pengguna persepsi untuk berhenti menyebarkan pesan.
Pesan yang telah diberi label satu panah hanya dapat diteruskan ke lima personal chat, sementara pesan dengan dua panah hanya dapat diteruskan ke satu grup saja. Dengan adanya fitur ini, WhatsApp berhasil mengurangi 70 persen pesan viral yang dibatasi penyebarannya.
Selain itu, fitur blokir dan laporkan juga menjadi alat penting dalam menanggulangi misinformasi. Pengguna dapat melaporkan akun atau pesan yang menyebarkan berita tidak benar, sehingga WhatsApp dapat mengambil tindakan untuk menghentikan penyebaran ke pengguna lainnya. WhatsApp juga memberikan kemampuan untuk mengatur siapa saja yang dapat menambahkan pengguna ke grup yang tidak diinginkan atau berisi misinformasi.
Ester menekankan bahwa pengguna juga dapat memanfaatkan nomor chatbot dari organisasi cek fakta, seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Liputan 6, dan Tempo, untuk memvalidasi berita yang beredar di grup atau pesan personal tanpa harus beralih ke aplikasi lain.
WhatsApp juga menjalin kemitraan dengan 50 organisasi cek fakta global dan di Indonesia bermitra dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan kampanye online dan memberikan edukasi literasi digital di delapan kota di Indonesia.
Ester berharap tindakan yang diambil oleh WhatsApp dapat menjaga privasi pengguna dan mencegah penyebaran misinformasi yang meresahkan, menjaga ruang digital selama periode pemilu. Ia juga mengajak pengguna untuk berperan aktif dalam melaporkan dan mengatur privasi agar menjadikan pengalaman digital yang aman dan nyaman.
